Besarnya Dana Asing di Perekonomian RI Membuat Rupiah Rentan

Besarnya Dana Asing di Perekonomian RI Membuat Rupiah Rentan

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui, merosotnya nilai tukar rupiah tak hanya disebabkan oleh faktor eksternal. Besarnya dana asing dalam ekonomi Indonesia juga dinilai membuat rupiah rawan goyah.

"Tidak harus persoalan yuan ini yang harus didengungkan. Rupiah sudah rentan kalau soal kurs. Ya karena terlalu besar dana asing di dalam ekonomi kita," ujar Darmin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Dia menjelaskan, besarnya dana asing dalam ekonomi Indonesia bisa terlihat dari besarnya kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN), yaitu surat utang negara (SUN) yang mencapai 38 persen.

Tak hanya Darmin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga sempat resah dengan besaran persentase asing pada SBN. Berdasarkan keterangan Agus pada April lalu, kepemilikan asing pada SBN pernah mencapai 40 persen, tetapi turun hingga 37 persen dan naik kembali ke angka 38,8 persen saat ini.

Sementara itu, angka aman kepemilikan asing pada SBN, kata Agus, ialah di bawah 30 persen. Jika dibandingkan dengan beberapa negara, persentase kepemilikan asing pada SBN di Indonesia memang terbilang tinggi.

Di India, misalnya, kepemilikan asing pada SBN hanya 7 persen, Brasil 20 persen, Korea Selatan 16 persen, dan Thailand 14 persen. Selain pada SBN, dana asing juga banyak terdapat di bursa saham Indonesia. Bahkan, kata Darmin, persentasenya mencapai 60 persen.

"Nah, kalau sebanyak itu asing, itu artinya apa? 'Batuk' sedikit ya keluar dia, kita goyah," kata Darmin.

Menurut dia, meski dana asing memiliki risiko tersendiri, Indonesia tetap membutuhkan dana tersebut untuk investasi di segala bidang. Dia pun mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menghilangkan semua dampaknya bagi perekonomian Indonesia saat ini.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong belanja, terutama belanja modal.

Selain itu, pemerintah juga mengaku akan mengundang investor untuk mengerjakan proyek besar, tetapi investasinya tidak masuk ke dalam penanaman modal asing (PMA). Alasannya, dengan PMA, dana asing di Indonesia akan manjadi lebih besar.