Publik Tak Puas Kinerja DPR, tetapi Kehadiran KMP Diapresiasi
Demikian kesimpulan dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 14-21 Oktober 2015.
Dari 1.183 responden yang dilibatkan dalam jajak pendapat ini, sebanyak 67,5 persen mengaku tidak puas atas kinerja Wakil Rakyat. Hanya 29,2 persen yang merasa puas.
"Setahun pemerintahan Jokowi-JK tak bisa diukur dari kinerja eksekutif saja, tapi juga legislatif karena keduanya saling berkaitan," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Tingkat kepuasan terhadap kinerja DPR ini masih berada di bawah kepuasan terhadap Jokowi-JK. Secara umum, 48,2 persen responden tidak puas atas setahun kinerja pemerintah. Sebanyak 50,6 persen lain menyatakan kepuasannya.
Arya menilai bahwa ketidakpuasan terhadap DPR terjadi karena pencapaian mereka tidak maksimal. Di bidang legislasi, baru sedikit UU yang diselesaikan dalam prolegnas prioritas.
Di bidang pengawasan, DPR juga dinilai tidak terlalu bekerja maksimal mengawal jalannya pemerintahan. Masyarakat di daerah pemilihan pun merasa tidak terwakili oleh anggota DPR.
Publik Tak Puas Kinerja DPR, tetapi Kehadiran KMP Diapresiasi,"Bukannya menunjukkan prestasi, DPR justru ribut sendiri ingin membangun gedung baru, meminta tunjangan, dan sebagainya," ucap Arya.
Meski masyarakat menilai kinerja DPR buruk, tetapi sentimen positif justru diberikan pada keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Publik memandang KMP sebagai oposisi yang kritis dan bisa mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak tepat.
"Sebanyak 57,6 persen publik menilai keberadaan KMP sebagai partai oposisi bermanfaat," ucap Arya.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !